LensaPantura,BOJONEGORO – Pelaksanaan Program PDKT (Domba Kesejahteraan) Disnakkan Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 menyisakan sejumlah pertanyaan. Sejumlah KPM yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) hingga kini masih menunggu realisasi bantuan.
Kabid Peternakan Disnakkan Bojonegoro memastikan program tersebut tetap dilanjutkan dengan target realisasi Oktober hingga Desember 2026.
“Insyaallah tetap dilanjutkan, rencana realisasi di bulan Oktober-Desember,” ujarnya. (4/10/2026).
Menurutnya, tidak ada kendala dalam pelaksanaan. Bimtek merupakan tahapan yang wajib dilakukan sebelum penerimaan ternak.
Namun, ketika ditanyakan mengenai pengadaan, Disnakkan mengakui belum ada kontrak dengan penyedia domba. Kontrak ditargetkan dilakukan pada Oktober dan penyaluran berlangsung Oktober-Desember.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah sumber anggaran program. Kabid Peternakan menyebut terdapat penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
Ketika ditanya apakah program bersumber dari APBD induk atau APBD-P, ia menjawab singkat:
“Ada penambahan di APBD-P 2026.”
Informasi tersebut kemudian dikaitkan dengan perubahan jumlah bantuan. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan jumlah bantuan dalam APBD Perubahan mengalami penyesuaian, dari semula dua ekor menjadi tiga ekor domba untuk setiap KPM.
“Pada perubahan APBD 2026 lalu jumlahnya ditambahkan dari 2 ekor menjadi 3 ekor untuk setiap KPM,” ujarnya.
Namun, Ketua Komisi B mengaku masih perlu mendalami detail proses dan progres program tersebut. Komisi B, katanya, telah menjadwalkan monitoring pada pekan depan.
Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah bagaimana perubahan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan program yang sebelumnya sudah direncanakan dalam APBD induk.
Ketika ditanyakan apakah diperbolehkan satu kegiatan menggunakan anggaran APBD induk sekaligus tambahan APBD-P, Ketua Komisi B menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan penyesuaian jumlah.
“Itu sama, ada penyesuaian jumlah pada APBD perubahan,” katanya.
Pernyataan tersebut masih menyisakan ruang untuk pendalaman, khususnya terkait dasar perubahan anggaran, perubahan volume bantuan, nilai pengadaan, serta mekanisme pengadaan setelah adanya penambahan dari APBD-P 2026.
Dengan adanya perubahan dari dua menjadi tiga ekor per KPM dan tambahan anggaran melalui APBD-P, publik tentu berkepentingan mengetahui detail program tersebut.
Terlebih, sampai saat ini kontrak dengan penyedia domba belum dilakukan, sementara Disnakkan menargetkan kontrak pada Oktober dan penyaluran maksimal hingga Desember.
Monitoring Komisi B pekan depan menjadi penting untuk menjawab sejumlah hal mendasar: berapa total anggaran setelah perubahan, berapa jumlah KPM, berapa total domba yang akan disalurkan, siapa penyedianya, bagaimana proses pengadaannya, serta kapan bantuan benar-benar diterima KPM.
Program bantuan yang bersumber dari APBD bukan sekadar soal penyaluran ternak. Setiap perubahan anggaran dan volume harus jelas dasar serta pertanggungjawabannya.
Tim pewarta akan mengikuti proses monitoring Komisi B dan menelusuri lebih lanjut perubahan anggaran, proses pengadaan, kontrak penyedia, hingga realisasi domba kepada KPM. (TIM).








