LensaPantura,TUBAN – Kejelasan data administrasi PT Defani Energi Indonesia, pemenang sejumlah proyek pemerintah bernilai puluhan miliar rupiah di Tuban dan Bojonegoro, dipertanyakan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Jawa Timur.
Sorotan tertuju pada alamat perusahaan di Jalan Raya Jemursari No. 76, Blok C-38, Lantai 3, Surabaya. GMBI mengaku telah mendatangi alamat tersebut, namun belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan aktivitas kantor perusahaan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana verifikasi penyedia dilakukan sebelum perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan tender?
Ketua GMBI Jatim, Sugeng S.P., menegaskan pihaknya meminta pembuktian, bukan menghakimi.
“Kalau alamat itu benar, jelaskan dan tunjukkan bukti keberadaannya. Kalau ada perubahan alamat atau persoalan administrasi, sampaikan secara terbuka,” tegas Sugeng.
GMBI telah mengirimkan surat klarifikasi Nomor 277b./KLARIFIKASI-TENDER/DPW-JATIM/LSM-GMBI/IX/2026 ke lokasi proyek RTH Kecamatan Bangilan setelah keberadaan kantor perusahaan belum berhasil dipastikan. Namun hingga kini, PT Defani Energi Indonesia disebut belum memberikan jawaban resmi.
Nilai proyek yang menjadi sorotan juga tidak kecil. PT Defani Energi Indonesia tercatat sebagai pemenang RTH 4 Kecamatan Bangilan dengan pagu Rp29,335 miliar dan HPS sekitar Rp24,999 miliar; RTH 3 Kecamatan Palang dengan HPS sekitar Rp24,9 miliar; serta Penataan Kawasan Taman Rajekwesi Bojonegoro dengan pagu Rp22,520 miliar dan nilai kontrak Rp18,881 miliar.
Dua pagu yang telah teridentifikasi mencapai Rp51,855 miliar, belum termasuk paket Palang.
Karena menggunakan uang negara, GMBI menilai verifikasi alamat, legalitas, dan kelayakan penyedia tidak boleh sekadar formalitas administrasi.
Konfirmasi kepada PT Defani Energi Indonesia, Pokja Pemilihan, LPSE, dan PUPR Tuban masih diperlukan. Hingga berita ini ditulis, pihak-pihak tersebut belum memberikan penjelasan yang dapat mengurai persoalan.
Belum jelasnya keberadaan kantor bukan bukti pelanggaran. Namun, untuk perusahaan yang memenangkan proyek puluhan miliar, pertanyaan mengenai alamat dan proses verifikasinya wajib dijawab secara terbuka. (Red).








