LensaPantura, BOJONEGORO – Proyek pembangunan Saluran Drainase Jalan Penganten–Pekuwon, Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, senilai ratusan juta rupiah menjadi sorotan.
Proyek Tahun Anggaran 2026 tersebut berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data pengadaan yang disebut tercantum dalam INAPROC, paket pekerjaan itu memiliki pagu Rp387.950.200 dengan penyedia CV Bersama.
Namun, besarnya anggaran tersebut berbanding dengan kondisi yang terlihat di lapangan.
Pantauan pewarta pada Jumat (2/10/2026) menunjukkan sebagian badan atau sisi jalan telah digali. Material bongkaran dan tanah hasil galian tampak menumpuk sepanjang lokasi pekerjaan. Persoalannya, galian tersebut disebut warga telah dibiarkan lebih dari satu minggu tanpa kelanjutan pekerjaan yang terlihat di lokasi.
Tak hanya itu, papan informasi proyek juga tidak terlihat di sekitar lokasi.
Kondisi tersebut membuat publik sulit mengetahui secara langsung informasi dasar pekerjaan, mulai dari nilai anggaran, pelaksana, sumber dana, waktu pelaksanaan hingga target penyelesaian.
Seorang warga setempat mengaku aktivitas proyek tersebut telah mengganggu akses masyarakat.
“Pekerjaan ini sudah lebih dari satu minggu digali, tapi sampai sekarang belum diteruskan. Kami sangat merasa terganggu karena akses jalan kami digali,” ungkapnya.
Pernyataan warga tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang bukan semata soal pembangunan drainase, tetapi juga bagaimana pekerjaan konstruksi pemerintah dilaksanakan dan diawasi ketika menyangkut akses publik.
Jika memang terdapat tahapan teknis yang menyebabkan pekerjaan harus berhenti sementara, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang terang. Sebaliknya, apabila tidak ada alasan teknis yang jelas, kondisi galian terbuka selama berhari-hari patut dipertanyakan.
Ironisnya, perangkat Desa Penganten yang ditemui pewarta juga mengaku tidak mengetahui siapa rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, padahal lokasi pekerjaan di depan kantor balai desa dan gedung KDKMP.
Menurut perangkat desa, setelah lokasi digali, tidak terlihat pekerja yang melanjutkan pekerjaan. Sementara papan informasi proyek juga tidak ditemukan di lokasi.
Kondisi ini menjadi pertanyaan serius karena proyek tersebut merupakan pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah.
Bagaimana pemerintah desa maupun masyarakat dapat melakukan pengawasan apabila identitas pelaksana pekerjaan saja tidak terpampang di lokasi?
Di sinilah fungsi keterbukaan informasi proyek menjadi penting. Papan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui dan ikut mengawasi pekerjaan yang berlangsung di lingkungannya.
Dengan pagu mencapai Rp387,95 juta, masyarakat tentu berhak mendapatkan pekerjaan yang jelas progresnya sekaligus informasi yang terbuka.
Persoalannya kini bukan hanya kapan drainase tersebut selesai, tetapi juga bagaimana DPUBMPR Bojonegoro memastikan penyedia menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan bagaimana pengawasan dilakukan terhadap pekerjaan di lapangan.
Pihak DPUBMPR juga perlu menjelaskan berapa lama durasi kontrak, kapan pekerjaan dimulai, kapan ditargetkan selesai, mengapa aktivitas pekerjaan berhenti setelah penggalian, serta mengapa papan informasi tidak terlihat di lokasi.
Sementara CV Bersama sebagai penyedia juga patut memberikan penjelasan mengenai kondisi pekerjaan tersebut.
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang publik justru membuat warga harus berhadapan dengan galian terbuka, material berserakan dan akses yang terganggu, sementara informasi mengenai pekerjaan nyaris tak terlihat.
Publik tidak cukup hanya diberi janji pembangunan. Publik juga berhak melihat pekerjaan berjalan, mengetahui siapa yang bertanggung jawab, berapa anggarannya, dan kapan hasilnya dapat digunakan.
Kini bola berada di tangan DPUBMPR Bojonegoro dan CV Bersama untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas kondisi proyek tersebut.
Rp387,9 juta bukan angka kecil. Karena itu, setiap tahapan pekerjaannya layak diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik. (TIM)








